Categories

21 Jan 2025

Category: Informasi Publik

Informasi Publik

Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun Ini Bebas Pungutan 

PURBALINGGA – Kabar gembira bagi para calon jamaah haji tahun ini,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga melakukan penertiban total terhadap permasalahan pelaksanaan ibadah haji. Hal tersebut mendasari pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji, dimana kepala daerah, bupati/walikota diberi tugas untuk membentuk panitia penyelenggara…

Informasi Publik

MKKS Kepsek SMK Se-Eks Karesidenan Banyumas Silaturahmi 

PURBALINGGA  – Bertempat di Gedung KORPRI Purbalingga Sabtu (23/7) para kepala sekolah (Kepsek) yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Eks Karesidenan Banyumas mengadakan silaturahmi. Kegiatan yang dihadiri Bupati Purbalingga Tasdi dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga bertujuan sebagai media membangun…

Informasi Publik

Komunitas Motor Purbalingga Menolak Terorisme 

PURBALINGGA  – Komunitas atau klub motor se-Purbalingga Sabtu malam (23/7) di Taman Usman Janatin mendeklarasikan menolak aksi terorisme dan mengutuk bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta dengan mengumpulkan 1000 tanda tangan bagi anggotanya. Deklarasi yang juga diikuti oleh Bupati Purbalingga Tasdi dan Kepala Polisi Resort (Kapolres)…

Informasi Publik

AKHIRI KEKERASAN PADA ANAK 

Mataram, NTB (23/7) – Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Ke depan, anak-anak Indonesia diharapkan dapat terpenuhi segala hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.  Anak harus dipersiapkan semenjak dini agar kelak menjadi SDM…

Informasi Publik

Pembangunan Bandara Wirasaba Tunggu Perpres 

PURBALINGGA  – Pembangunan Bandara Wirasaba yang ada di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja, Purbalingga menjadi bandara komersial diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam waktu dekat akan turun Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjadi payung hukum pembangunannya. “Drafnya sudah ada dan mengatur kewajiban dan tanggungjawab baik pemerintah pusat, provinsi…