PURBALINGGA , Rendahnya tingkat partisipasi pemilih baik dalam Pilkada, Pileg maupun Pilpres dari tahun ke tahun membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga kembali membuat terobosan. Salah satunya adalah memasukan pendidikan berdemokrasi masuk di sekolah.
Staf ahli bupati bidang hukum dan politik, Djarot Sopan Riyadi mengatakan sangat prihatin terhadap demokrasi yang ada sekarang. Demokrasi di Indonesia sekarang masih bersifat transisional, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah Pemkab untuk bisa memasukan pelajaran berdemokrasi di sekolah.
“Pemkab telah membentuk tim efektif bagi SMA Sederajat untuk menjadi pemilih cerdas dan rasional,” ujar Djarot saat rapat pembuatan tim di ruangan staf ahli, Selasa (13/10)
Djarot menambahkan tim akan bertugas untuk menyusun Peraturan Bupati (Perbup) dan syllabus mata pelajaran (Mapel) berdemokrasi. Tim terdiri dari kementrian agama, Kesbangpol, Ketua MGMP PKn, Diknas dan Bagian Hukum.
“Mapel berdemokrasi nantinya akan diintegrasikan kedalam pelajaran Pendidikan Kewarganageraan (PKn) pada klas 2 SMA Sederajat, “ ujar Djarot
Kepala Kesbangpol, Satya Giri Podo menyambut baik adanya pengintegrasian mapel tersebut. Dengan di ajarkannya pelajaran berdemokrasi sejak usia 17 tahun (pemilih pemula) diharapkan partisipasi politik dimasyarakat menjadi tinggi.
“Dengan akan diterbitkannya perbup ini maka akan bersifat mengikat dan para generasi muda akan bisa belajar berdemokrasi dengan baik,” pungkas Giri. (Sapto Suhardiyo)