PURBALINGGA – Bupati Purbalingga, Sukento Rido Marhaendrianto untuk pertama kalinya menerima tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha dari Presiden RI, Jokowi Widodo. Penerimaan penghargaan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (28/4)
Tanda kehormatan tersebut merupakan pengakuan pemeritah pusat atas prestasi kinerja terbaik yang dilakukan Pemkab Purbalingga selama 3 tahun berturut-turut. Pemberian tanda kehormatan ini juga di berikan kepada Kabupaten Tuban, Kota Madiun dan Kota Mojokerto. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/TK/Tahun 2015 tanggal 27 April 2015.
Penghargaan yang diterima Pemkab Purbalingga, merujuk hasil evaluai terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2011, 2012 dan 2013. Pada tahun 2011, Purbalingga berada pada urutan 5 besar dari 365 kabupaten. Tahun 2012 berada di peringkat 6 dari 373 kabupaten dan pada tahun 2013 menduduki peringkat 7 dari 412 kabupaten.
Seperti dilansir Kemendagri, 10 Kabupaten berprestasi kinerja terbaik tahun 2013 adalah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Pasaman, Kutai Kartanegara, Lamongan, Pinrang, Purbalinga, Sidoarjo, Sleman dan Kabupaten Tuban. Penghargaan prestasi kinerja pemerintah daerah tersebut diberikan atas dasar hasil audit, seleksi dan penilaian anggota tim gabungan yang dibentuk oleh Kemendagri.
Penghargaan ini tak lepas dari kinerja terbaik dari seluruh perangkat daerah dan komando dari duet kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati pada saat itu. Tahun 2011-2012 pada masa kepemimpinan Heru Sudjatmoko dan Sukento Rido Marhaendrianto. Tahun 2013 pada masa kepemimipinan Sukento Rido Marhaendrianto dan Tasdi.
“Ada 3 tataran dalam evaluai yang dilakukan oleh tim, yakni tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan administrasi umum dan tataran kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan,” ujar Sukento pada saat yang lalu.
Bupati Purbalingga, Sukento Rido Marhaendrianto juga menuturkan progress kinerja pemerintahan daerah selama tiga tahun terakhir menunjukan komitmen yang tinggi dari jajaran pemkab dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati menjelaskan empat indikator yang menjadi tolok ukur penentuan peringkat akhir EKPPD. Yakni indikator good governance, tingkat kesejahteraan rakyat, pelayanan dasar dan indikator daya saing daerah.
“Indek pembangunan manusia (IPM) Purbalingga selama tiga tahun terakhir menunjukan peningkatan. Tahun 2011 baru 72,50, 2012 (72,97) dan 2013 menjadi 73,48,” jelas Bupati.
Dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, dalam tiga tahun ini juga berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pada 2011 terdapat jumlah penduduk miskin sebanyak 186.000 (23,06 %), 2012 sebanyak 181.400 (21,19%) dan 2013 sebanyak 181.100 (20,53%).
Dalam tahun 2011-2013 ada sejumlah program yang menjadi unggulan pemkab, diantaranya dalam program penanggulangan kemiskinan, dibangun SMK Negeri 3 Purbalingga (Boarding school) gratis bagi kaum du’afa. Program lainnya yakni Jaminan Pemeliharaan Kesehatan asyarakat (JPKM) yang kini diadopsi pemerintah pusat melalui program Jamkesda. Purbalingga juga meluncurkan program PSPR Gakin (Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin).
“Total anggaran PSPR-Gakin tahun 2013 mencapai Rp 2,1 miliar untuk merehab 717 rumah. Tiap desa tiga rumah dengan stimulus sebesar Rp 3 juta dengan dukungan swadaya masyarakat setempat,” terangnya.
Program lainnya termasuk Padat Karya Pangan, Program Subsidi Bunga, Desa Sehat Mandiri dan masih banyak program lainnya yang tidak hanya menjadi program pemkab, namun juga menjadi programnya masyarakat Purbalingga.
Dalam upaya pelaksanaan kinerja pembangunan yang baik, Purbalingga mendapat opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2011-2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Purbalingga juga telah mengimplementasikan E-Procurement sejak 5 Januari 2011. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan mulai 2003 dan implementasi Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) sejak tahun 2011.
Kabupaten Purbalingga juga berhasil membuktikan diri sebagai kabupaten dengan kinerja pelayanan keterbukaan informasi publik terbaik se Jawa Tengah. Pengakuan ini dibuktikan dengan diterimanya Anugerah Badan Publik dari Komisi Invormasi Provinsi Jawa Tengah. (Hardiyanto/Sapto)