PURBALINGGA , Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 mencapai nilai 97,35 %. Pencapaian ini diperoleh dari pencapaian sasaran dengan katagori sangat berhasil sejumlah 20 sasaran dan katagori berhasil sebanyak 7 sasaran.
Kabag Organisasi dan Kepegawaian, Widiyono mengatakan pengukuran Lakip digunakan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai strategi dan arah kebijakan yang digariskan. Kemudian untuk memberikan informasi yang lebih memadai dalam rangka pengambilan keputusan serta meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia secara maksimal.
“Lakip juga menjadi dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan guna mengarahkan pada pencapaian sasaran dan tujuan,” ujar Widiyono di ruang kerjanya, Senin (11/5).
Walaupun demikian lanjut Widiyono masih ada berbagai permasalahan pokok yang perlu segera diatasi oleh Pemkab. Yakni kualitas penyelanggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum seperti yang diharapkan serta ketersediaan SDM aparatur yang terbatas.
Menurunnya angka partisipasi sekolah yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Laju pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi. Meningkatnya angka pengangguran sejalan dengan meledaknya jumlah angkatan kerja dan terbatasnya lapangan kerja. Serta Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintahan. Peningkatan kuantitas dan kualitas kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta peningkatan pemberdayaan keluarga. Peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja.
“Peningkatan hubungan industrial serta pelayanan perijinan yang berkualitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investor,”ujar Widiyono
Sedangkan penanggulangan kemiskinan bisa melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup pokok masyarakat. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi kerakyatan serta mendorong berkembangnya UMKM.
“ Serta perlu adanya fasilitasi penyediaan permukiman yang layak huni,”pungkas Widiyono (Sapto Suhardiyo)