PURBALINGGA , Guna mewujudkan kedaulatan pangan tahun 2015, semua elemen Dewan Ketahanan Pangan untuk mengawasi ketersedian pupuk di wilayah Purbalingga. Ketersediaan dan terjangkaunya pupuk menjadi faktor penting agar petani bisa memupuk tanamannya dengan baik.
Hal tersebut dikatakakan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, Ir Suslio Utomo pada saat membuka rapat koordinasi ketahanan pangan tingkat Purbalingga di gedung Srikandi, Kamis (11/6).
Susilo mengatakan jika kedaulatan pangan di Purbalingga bisa tercapai, akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan para petani. Oleh karena itu pengawasan pupuk dan ketersediaa pupuk harus menjadi prioritas utama dalam membangun ketahanan pangan.
“Kewenangan yang dimiliki jangan digunakan untuk memanipulasi penerimaan pupuk bersubsidi. Kalau ini dilakukan, bukan hanya akan berurusan hukum negara namun juga berurusan dengan hukum Tuhan,” ujar Susilo
Selain ketersediaan pupuk, Susilo menambahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinkroniasasi antar lembaga yang membidangi permasalahan pangan. Selain itu gerakan one day no rice sebagai pola diversifikasi pangan harus digalakan lebih intens.
“Peranan kelompok masyarakat seperti kelompok tani, gapoktan dan dasa wisma untuk membudidayakan dan mengkonsumsi produk loka harus ditingkatkan,” ujar Susilo
Kepala Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP), Lily Purwanti mengatakan tujuan diadakannya rakor untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan yang telah dilakukan selama ini.
“Dari hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan kebijakan operasional agar pembangunan ketahanan pangan bisa berhasil,” ujar Lily
Dari data BP2KP capaian target produksi padi sebesar 253 ribu ton, jagung sebesar 54,7 ribu ton, ubi kayu sebesar 98 ribu ton dan kedelai sebesar 327 ton. Sedangkan kebutuhan pupuk sebesar 12.150 ton, pupuk ZA sebanyak 1.855 ton, pupuk SP-36 sebanyak 1.872 ton, pupuk NPK sebanyak 5.304 ton, pupuk organik sebanyak 4.187 ton. (Sapto Suhardiyo)