PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Tasdi merasa prihatin terhadap perkembangan capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Purbalingga yang kembali berada di posisi 20-an se Jawa Tengah. Padahal pada 2010 lalu, IPM Purbalingga sempat melejit dari ranking 33 di tahun 1999 menjadi ranking 17.
“Saya lemes bukan karena ngantuk. Tapi hari ini saya mendengar ranking kita nomor 20-an se Jawa Tengah,” ujar Bupati Tasdi saat membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Purbalingga di Pendapa Dipokusumo, Selasa (15/3).
Sebelumnya dilaporkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Purbalingga, Setiyadi, IPM Purbalingga pada 2014 sebesar 66,32 persen dan bertengger di posisi 26 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Capaian tersebut masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah 68,78 persen. Meski IPM Purbalingga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun parallel dengan kenaikan yang dicapai Provinsi.
Dengan kondisi capaian tersebut, Bupati Tasdi berharap acara Musrenbang yang akan diselenggarakan dua hari hingga Rabu (16/3) diikuti seluruh peserta dengan serius. “Jadi jangan berangkat plead-pleod tidak jelas,” tandasnya.
Bupati menegaskan, selama kepemimpinan dirinya dengan Wakil Bupati Tiwi, jajarannya harus dapat merubah kebiasaan lama dan harus lebih disiplin dari pada rakyat. Tasdi mencontohkan, acara Musrenbang yang direncanakan dimulai jam 09.00 harus bias dimulai pada jam yang sudah ditentukan.
“Harus serius dan lebih disiplin. Kita bekerja bukan hanya untuk Negara, tapi juga mengabdi untuk masyarakat,” katanya.
Kepala Bappeda Setiyadi menambahkan, Musrenbang 2016 diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Purbalingga tahun 2017. Rangkaian proses penyusunan RKPD 2017 sudah dimulai sejak November 2015. Diawali dengan penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah, proses musrenbang secara berjenjang dari tingkat dusun, tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kecamatan.
“Rancanagan RKPD yang akan didiskusikan dalam Musrenbang, merupakan kompilasi rancangan renja SKPD dan sebagian hasil forum SKPD serta masukan dari wilayah kecamatan,” jelasnya.
Dikatakan Setiyadi, total usulan kegiatan pembangunan dari tingkat wilayah sebanyak 1.343 kegiatan senilai Rp 671,4 miliar. Usulan kegiatan terbesar pada bidang infrastruktur atau ke-PU-an mencapai 82 persen. Disusul bidang pertanian 5 persen, usulan dalam lingkup Dinas Kesehatan 3 persen, Dinas Pendidikan dan Dinbudparpora 2 persen. Kemudian Dinnakan, Bappermasdes, Dinsosnakertran dan lainnya masing-masing 1 persen.
Disampaikan pula, proyeksi PAD Purbalingga 2017 sebesar Rp 1,78 triliun dengan proporsi belanja wajib periodic 68 persen dan belanja terikat 24 persen. “Sehingga kemampuan membiayai program prioritas diluar hal-hal yang rutin dilaksanakan hanya sebesar 8 persen,” jelasnya.
Ketua DPRD Tongat menuturkan, dalam kenyataanya, sumber daya di kabupaten Purbalingga masih sangat terbatas. Kemampuan APBD kabupaten Purbalingga 2016 sebesar Rp 1,8 triliun, penerimaanya masih didominasi oleh dana pusat dan provinsi Jawa Tengah.
Sedangkan realisasi PAD Purbalingga juga masih sangat kecil yakni 10,93 persen. Sehingga perencanaan pembangunan di kabupaten Purbalingga mau tidak mau harus didasarkan pada skala prioritas. “Dalam rangka menyusun skala prioritas inilah kita berkumpul disini,” katanya.
Sementara itu, Kasubbid Kesejahteraan rakyat pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Eko Sri Darminto memaparkan pada 2017 mendatang akan dilakukan program integrasi sebagai upaya sinergi pembangunan Antara pemerintah Provinsi dengan Pemkab. Program intervensi itu meliputi aspek ekonomi, infrastruktur, social dan lingkungan hidup.
“Dibidang infrastruktur diharapkan adanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah Irigasi Slinga, andara Wirasaba serta peningkatan akses jalan masuk ke Goa Lawa dan Owabong,” katanya.
Dengan upaya pembangunan yang sinergis atara Provinsi dan Kabupaten/Kota, diharapkan akan tercapai target sasaran pembangunan Provinsi Jawa tengah 2017 denan pertumbuhan ekonomi 5,4 – 5,8 persen, angka kemiskinan 11,30 – 10,83 persen dan tingkat pengangguran terbuka 4,49 – 4,27 persen.
Untuk mendukung target tersebut, lanjut Eko, diharapkan adanya kontribusi target sasaran pembangunan kabupaten pada 2017 dengan kondisi pertumbuhan ekonomi 5,8 – 6,2 persen, angka kemiskinan 15,26 persen dan tingkat pertumbuhan terbuka 4,30 persen.
Kegiatan Musrenbang Kabupaten akan dilanjutkan Rabu (16/3) yang akan diselenggarakan di dua tempat yakni Aula Bappeda dan Oproom Graha Adiguna. Agenda Musrenbang di Aula Bappeda pada sesi pagi diisi paparan Rancangan RKPD 2017 bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Pada sesi siang giliran paparan Rancanagan RKPD bidang Pembangunan Manusia dan Kesos.
Untuk Musrenbang di Oproom Graha Adiguna, sesi pagi Paparan Rancangan RKPD bidang Ekonomi dan sesi siang bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah. (Hardiyanto)